Cek Kewajiban AMDAL
Ketahui kategori izin lingkungan yang wajib dipenuhi proyek Anda secara instan. Menghindari pemborosan anggaran kajian dan mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta NIB OSS-RBA.
Kalkulator Penapisan Dokumen Lingkungan
Cek estimasi kewajiban perizinan proyek Anda (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, atau RKL-RPL Rinci) berdasarkan regulasi resmi Permen LHK No. 4 Tahun 2021 & PP No. 22 Tahun 2021.
Setara dengan 2.00 Hektar (Ha)
Total luas seluruh lantai terbangun
AMDAL Industri / Kegiatan Umum
Hasil Penelaahan: Luas lahan 2.0 Ha (≥ 5 Ha) atau luas bangunan ≥ 10.000 m² di luar kawasan industri wajib menyusun AMDAL.
- PERTEK Air Limbah IndustriPERTEK BMAL: Permen LH No. 5/2021
- PERTEK Emisi CerobongPERTEK EMISI: Permen LH No. 11/2021 & No. 5/2021
- RINTEK TPS Limbah B3RINTEK B3: Permen LH No. 6/2021
Baku Mutu Air Limbah (kajian pembuangan/pemanfaatan air limbah & IPAL)
Baku Mutu Emisi cerobong industri & genset pembakaran dalam
Rincian Teknis pengelolaan & tempat penyimpanan limbah B3 (TPS B3)
Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas tarikan & bangkitan sirkulasi
* Catatan: Hasil penapisan ini adalah estimasi awal berdasarkan kriteria umum Permen LHK 4/2021. Penentuan akhir dilakukan melalui asistensi penapisan mandiri AMDALNET dan verifikasi tata ruang (KKPR) oleh instansi penilai lingkungan hidup.
Memahami 3 Jenjang Dokumen Lingkungan Hidup
Klasifikasi dokumen berdasarkan tingkat besaran dampak rencana kegiatan terhadap lingkungan sekitar.
AMDAL (KA, ANDAL, RKL-RPL)
Kajian komprehensif bagi kegiatan skala besar yang berpotensi mengubah bentang alam, menghasilkan polusi signifikan, atau berada di kawasan sensitif. Wajib melewati pengumuman publik dan sidang tim uji kelayakan.
Pelajari AMDAL selengkapnyaFormulir UKL-UPL
Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi kegiatan yang dampaknya dapat dikendalikan dengan teknologi standar. Diproses melalui sistem AMDALNET dan dinilai oleh tim teknis DLH daerah.
Pelajari UKL-UPL selengkapnyaSPPL (Pernyataan Kesanggupan)
Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan perlindungan lingkungan untuk usaha mikro dan kecil (UMK). Diterbitkan secara terintegrasi bersama NIB di OSS-RBA.
Pelajari SPPL selengkapnyaDasar Hukum & Regulasi Perizinan Lingkungan Hidup
Rujukan regulasi resmi yang mendasari penapisan dokumen lingkungan, baku mutu teknis, dan perizinan terintegrasi.
PP No. 22 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengatur integrasi izin lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha (NIB & PBG).
Permen LHK No. 4 Tahun 2021
Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL berdasarkan batasan skala/besaran dan kriteria sensitivitas lokasi.
Permen LH No. 5 Tahun 2021 (PERTEK BMAL)
Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) untuk pembuangan atau pemanfaatan air limbah ke lingkungan.
Permen LH No. 11/2021 & No. 5/2021 (PERTEK EMISI)
Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam (Genset) serta tata cara pemenuhan baku mutu emisi cerobong proses industri melalui kajian dispersi atmosfer.
Permen LH No. 6 Tahun 2021 (RINTEK B3)
Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, termasuk penyusunan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS Limbah B3).
Permenhub No. 17 Tahun 2021 (ANDALALIN)
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas untuk rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan bangkitan lalu lintas.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Jawaban atas pertanyaan seputar penapisan dan prosedur perizinan lingkungan.
Bagaimana dasar hukum penentuan kewajiban dokumen AMDAL?
Penapisan dokumen lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
Apa dasar hukum kewajiban PERTEK BMAL, PERTEK Emisi, RINTEK B3, dan ANDALALIN?
Sebelum Persetujuan Lingkungan diterbitkan sesuai PP No. 22/2021, kegiatan usaha wajib melengkapi kajian teknis sektoral: PERTEK BMAL (Permen LH No. 5/2021 untuk baku mutu air limbah), PERTEK Emisi (Permen LH No. 11/2021 & No. 5/2021 untuk baku mutu cerobong/genset), RINTEK B3 (Permen LH No. 6/2021 untuk TPS Limbah B3), dan ANDALALIN (Permenhub No. 17/2021 untuk dampak sirkulasi lalu lintas).
Apakah pabrik di dalam kawasan industri wajib menyusun AMDAL?
Tidak. Sesuai Pasal 24 PP 22/2021, industri yang berlokasi di dalam kawasan industri berizin dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL tersendiri dan cukup menyusun dokumen RKL-RPL Rinci yang menginduk pada AMDAL kawasan.
Apa perbedaan mendasar antara AMDAL dan UKL-UPL?
AMDAL disusun untuk kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup (memerlukan kajian ilmiah mendalam, uji lab rona awal, dan sidang komisi), sedangkan UKL-UPL disusun untuk kegiatan yang tidak berdampak penting namun wajib dikelola dampaknya.
Berapa biaya pengurusan dokumen lingkungan hidup di Bumi Amdal?
Biaya pengurusan sangat bervariasi bergantung pada jenis dokumen (AMDAL, UKL-UPL, atau RKL-RPL Rinci), jumlah titik uji laboratorium lingkungan, dan lokasi tapak proyek. Anda dapat berkonsultasi gratis dengan Tenaga Ahli kami untuk estimasi anggaran resmi.
Butuh Verifikasi Penelaahan Teknis Resmi?
Kirimkan KBLI dan deskripsi kegiatan proyek Anda. Tenaga Ahli bersertifikasi KTPA/ATPA bumiamdal akan membantu penapisan menyeluruh tanpa biaya konsultasi awal.